Journalinti – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan kembali menjadi sorotan setelah lima Panitia Khusus (Pansus) menyampaikan hasil pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Agenda tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna XXXIII yang digelar pada Senin, (20/4/2026).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua II Nopianto, didampingi Wakil Ketua I Raden Gempita dan Wakil Ketua III Ilyas Panji Alam. Turut hadir Wakil Gubernur Cik Ujang, Sekretaris Daerah Edwar Chandra, anggota dewan, serta sejumlah undangan.
Dalam forum tersebut, masing-masing juru bicara pansus menyampaikan laporan secara bergantian. Secara umum, seluruh pansus menyatakan dapat menerima LKPJ gubernur, meskipun tetap memberikan sejumlah catatan strategis sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah ke depan.
Pansus I menyoroti pentingnya percepatan penyelesaian sengketa batas wilayah, baik antarprovinsi maupun antarkabupaten. Hal ini dinilai krusial untuk menjamin kepastian hukum serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Pansus II menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program cetak sawah yang dijalankan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Evaluasi tersebut diharapkan mampu mengidentifikasi kendala sekaligus meningkatkan efektivitas program dalam mendorong produksi pertanian.
Pansus III memberikan perhatian pada pengelolaan aset daerah. Pemerintah diminta meningkatkan sistem pengamanan serta menindak tegas aktivitas yang berpotensi merugikan nilai aset milik daerah.
Di sisi lain, Pansus IV mendorong percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat yang telah diresmikan pada April 2026 dan masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Selain itu, pemetaan ulang potensi sumber daya alam dan risiko bencana juga dianggap penting guna mendukung pembangunan yang lebih terarah.
Adapun Pansus V mengusulkan agar setiap organisasi perangkat daerah memiliki pusat data dan informasi yang terbuka bagi publik. Selain itu, peningkatan kapasitas penerima hibah melalui pelatihan teknis juga menjadi salah satu rekomendasi utama.
Menutup rapat, Nopianto menyampaikan apresiasi atas kinerja seluruh pansus yang telah menjalankan tugasnya secara optimal. Ia juga mengungkapkan bahwa DPRD akan segera membentuk tim perumus untuk menyusun rekomendasi resmi yang akan disampaikan kepada gubernur.
Rapat paripurna selanjutnya dijadwalkan pada 27 April 2026 dengan agenda utama penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ gubernur. (adv)
